Pada mulanya, saya ingin optimis dengan jalanan Jakarta. Tapi sesudah banyak perempuan diperkosa di mikrolet dan dicabuli di Trans Jakarta, setelah banyak orang dirampok atau dicopet di Kopaja atau Metromini, dan sesudah Xenia Maut yang dikendarai perempuan gendut itu menewaskan sembilan orang, saya tahu alasan untuk optimis itu hampir-hampir habis.

Akhirnya, kita memang harus menerima kesimpulan bahwa jalanan Jakarta itu berbahaya dan kita semua harus siap dengan itu. Sebenarnya, semua orang pernah mendengar cerita soal betapa berbahayanya Jakarta dan citra Jakarta sendiri selalu punya dua wajah yang bertolak belakang: di satu sisi gemerlap dan menyenangkan, tapi di sisi lainnya muram dan menakutkan. Semua orang sudah tahu itu, bahkan mereka yang belum sekalipun mengunjungi Jakarta paham betul soal ini.

Saya punya banyak kawan di Solo yang selalu memandang Jakarta dengan gentar: macet, panas, penuh polusi, dan rawan kriminalitas. Mereka pada akhirnya tak berminat sama sekali hidup di kota ini. Dalam begitu banyak literatur, di buku, koran, majalah, atau film, citra soal Jakarta yang angker ini diteguhkan dan terus-menerus dikembangkan sampai hampir-hampir mencapai taraf yang imajinatif. Karenanya, kadang-kadang, kegentaran yang ditimbulkan akibat citra angker itu juga berlebihan.

Dua tahun lalu, saya tertawa saat seorang kawan yang lahir dan besar di Jakarta berkisah bagaimana berbahayanya jalanan di Jakarta. Saya merasa lucu mendengar itu karena heran: kenapa orang yang sudah 20 tahun lebih tinggal di Jakarta masih juga paranoid terhadap ibukota dan belum juga merasa nyaman menyusuri jalanan di sana. Tapi, setelah semua kejahatan dan kengerian yang terjadi akhir-akhir ini, saya akhirnya bisa menerima paranoia tersebut dan menganggapnya sebagai bagian yang tak terpisahkan untuk mereka yang hidup di Jakarta.

Bila Jakarta itu berbahaya dan Anda masih ingin hidup di sana dengan alasan apapun, maka tak ada pilihan lain: Anda harus bersiaga. Sebagai wartawan, saya ditakdirkan untuk berkawan dengan jalanan. Hampir tiap hari saya berkeliaran di jalan, pergi dari satu tempat ke tempat lain. Selama dua bulan pertama, saya masih liputan dengan angkutan umum.

Sebagai orang yang tak pernah tinggal di Jakarta, saya akhirnya harus bersusah payah sebelum liputan: mencari alamat tempat yang akan saya kunjungi, lalu mencari-cari rute angkutan umum supaya sampai ke sana. Saya tersesat berkali-kali tentu saja, tapi dari pengalaman dua bulan inilah saya mulai menghafal jalanan Jakarta, juga memahami kegilaan-kegilaannya.

Suatu saat di KRL Ekonomi jurusan Bogor-Jakarta, saya pernah melihat bagaimana seorang penjambret beraksi. Di suatu stasiun yang saya lupa namanya, si penjambret dan satu kawannya merapat ke pintu KRL yang terus terbuka. Saat KRL berhenti di stasiun, mereka tak turun. Tapi begitu kereta berjalan pelan-pelan, mereka tiba-tiba saja melompat.

Awalnya saya yang melihat aksi itu menganggapnya hanya sebagai aksi gagah-gagahan lompat dari kereta yang berjalan. Tapi seorang bapak di samping saya ternyata lebih tanggap. “Maling,” katanya. Semua penumpang kaget dan sekian menit sesudah itu seorang ibu yang duduk di dekat pintu meraba lehernya dan menemukan kalungnya sudah raib. Dia lalu menangis. Sementara kereta terus berjalan dan tak bisa dihentikan sehingga si penjambret pun lolos.

Begitulah Jakarta. Kejahatan berlangsung cepat dan tak ada keadilan yang bisa ditegakkan. Korban hanya bisa menerima dan bersedih. Oleh karena itu, saat berada di jalanan Jakarta, sikap waspada sangat dibutuhkan.

Sejak awal naik angkutan umum di Jakarta, sikap siaga saya otomatis terbentuk. Saya tak pernah menaruh dompet di kantong belakang celana—seperti yang selalu lakukan biasanya. Biasanya, sebelum naik angkot, Kopaja, atau Metromini, saya selalu menyiapkan uang pas, mengambilnya dari dompet, dan meletakkannya di saku samping celana. Saya memindahkan dompet, juga handphone, dari kantong celana ke tas. Saya pastikan telah menutup tas saya rapat-rapat, lalu menaruh tas ransel saya di bagian depan, menempel ke dada, bukan menempel di punggung seperti biasanya.

Di Solo, kota tempat saya tinggal dulu, saat naik bis kota, saya nyaris tak sesiap-siaga itu. Dan saya begitu rileks saat duduk di angkutan umum di Solo. Tapi di Jakarta, naik Trans Jakarta saja bisa jadi pengalaman yang menegangkan. Bahkan di angkutan umum yang “relatif nyaman” di Jakarta, ketakutan tetap tak terhindarkan.

Kawan saya, Ardi Yunanto, pernah melakukan observasi selama satu tahun di atas bus patas AC di Jakarta dan hasilnya menunjukkan bahwa di atas angkutan umum yang relatif nyaman itu saja para penumpang masih merasa cemas dan takut. Ketakutan itu terjadi karena hal yang sebenarnya bisa dianggap sepele: tentang di mana kita mesti duduk. Salah satu penumpang yang paling cemas soal pilihan duduk ini adalah perempuan, terutama yang muda.

Perempuan muda ini, kata Ardi, biasanya akan memilih sesama perempuan sebagai teman duduk, atau kalaupun akhirnya mesti duduk dengan pria, mereka akan memilih duduk di kursi di dekat jalan. Bila mereka duduk di dekat jendela atau di kursi tengah, mereka akan ketakutan bila saat mereka turun dan harus melewati pria di samping, mereka akan diusili.

Begitulah, semua angkutan umum mempunyai rasa cemas dan ketakutannya sendiri dan ini melengkapi horor lain di jalanan Jakarta: perbaikan gorong-gorong yang bisa menyebabkan kecelakaan, banjir, ranjau paku, atau pohon tumbang dan papan reklame ambruk yang bisa menimpa siapa saja.

Dengan semua masalah itu, secara sadar atau tidak, mereka yang berada di jalanan Jakarta harus bersiap siaga. Kawan saya lain, Deasy Elsara, misalnya, mengisahkan bagaimana dia mesti melindungi diri di jalanan. Dalam cerita panjang di blognya, Sara mengaku selalu membawa benda-benda yang bisa melindungi dirinya, seperti pensil mekanik, bolpen, penggaris besi, cutter, pisau lipat, atau alat kikir. Sara juga merekomendasikan alat setrum dan cat semprot sebagai alat yang efektif untuk melindungi diri.

Sesudah membaca tulisan Sara, saya makin sadar bahwa kita semua harus siap siaga di jalanan Jakarta. Tapi, soal lain yang mesti diingat adalah: siap siaga tak berarti sama dengan kecurigaan dan ketakutan yang berlebihan. Menyadari bahwa jalanan Jakarta berbahaya tak boleh membuat kita takut dan bercuriga pada semua hal, tapi justru harus membuat kita menyiapkan semua hal supaya kita bisa aman. Muara akhir dari kesiap-siagaan itu, menurut saya, adalah sikap berani, bukan ketakutan.

Sikap lain yang juga saya pegang adalah jangan sampai karena ketakutan itu kita bercuriga pada semua orang. Tulisan Evi Mariani Sofian yang berjudul “Keluh-kasih jalanan Jakarta“ dengan baik menunjukkan bahwa ada banyak kasih sayang tak terduga di Jakarta. Selama di Jakarta, saya juga banyak menemukan kejadian menarik dan indah yang mungkin tak akan saya temukan jika kita bercuriga pada semua hal—seperti kejadian di Bundaran HI atau pengalaman saya berbuka puasa di sejumlah tempat di Jakarta ini.

Waspada pada keburukan tak boleh membuat kita lupa pada kebaikan dan keindahan. Itu prinsip saya.

Jakarta, 25 Januari 2012

Foto diambil dari sini

Pekan lalu, dari Jumat sampai Minggu, saya mengunjungi wilayah Mesuji yang masuk dalam dua provinsi, Lampung dan Sumatra Selatan, untuk meliput seputar konflik di sana. Sejak awal, niatan saya tidak pernah muluk-muluk: saya hanya ingin mendapatkan gambaran nyata perihal konflik itu, dengan validitas yang bisa dipertanggungjwabkan. Ini kelihatannya merupakan soal sederhana, tapi dalam konflik di Mesuji, sejak awal kita semua menyadari bahwa ada kesulitan untuk memahami fakta-fakta yang sesungguhnya sangat sederhana.

Ketidakpahaman orang bahwa Mesuji ada di dua provinsi, misalnya, terjadi cukup lama. Juga catatan perihal korban meninggal 30 orang yang diulang-ulang cukup lama. Media massa Jakarta, pada hari-hari awal, melaporkan kasus ini dengan sangat tidak komprehensif, terpotong-potong, dan penuh distorsi informasi. Saya bersyukur ditugaskan ke Mesuji, meski penugasan itu mendadak, dan saya terjun ke lapangan dengan peta konflik yang masih buram.

Menyadari ketidakpahaman saya itu, sejak awal saya menghubungi sejumlah kawan LSM bidang agraria supaya bisa mendapat informasi awal sebagai panduan, juga supaya saya bisa mendapat kontak orang-orang di lapangan yang bisa membantu liputaan saya. Ketika sampai di lapangan, saya baru menyadari kenapa begitu banyak distorsi informasi terjadi soal Mesuji. Penyebab pertama adalah jauhnya jarak Mesuji dengan Jakarta dan susahnya medan untuk mencapai wilayah konflik di sana.

Soal kedua adalah banyaknya wilayah yang mempunyai konflik di Mesuji. Kini, kita tahu, ada tiga konflik besar di Mesuji. Yang pertama terjadi di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), di mana masyarakat berkonflik soal kerja sama pembangunan kebun plasma kelapa sawit dengan dua perusahaan: PT Treekreasi Margamulia dengan PT Sumber Wangi Alam. Konflik inilah yang memakan korban tujuh orang, masing-masing dua warga dan lima orang di pihak PT Sumber Wangi Alam. Dua sekuriti perusahaan, kita tahu, dipenggal kepalanya.

Konflik kedua terjadi di tiga desa di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, yakni Desa Sri Tanjung, Kagungan Dalam, dan Nipahkuning. Warga tiga desa itu berkonflik dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo dan PT Lampung Interpretiwi, lagi-lagi soal kerja sama pembangunan kebun plasma kelapa sawit. Satu orang warga meninggal karena ditembak aparat kepolisian.

Konflik ketiga terjadi di wilayah yang akrab disebut sebagai Register 45 di Kabupaten Mesuji. Ini konflik yang paling rumit. Intinya, warga di beberapa desa berebut lahan hutan dengan PT Silva Inhutani Lampung. Konflik ini terjadi karena warga merasa tanah mereka diserobot oleh PT Silva. Penyerobotan ini terjadi ketika PT Silva mendapat tambahan wilayah hutan untuk dikelola menjadi hutan industri.

Selain itu, masih ada konflik antara warga pendatang yang masuk menduduki lahan yang diklaim milik PT Silva. Sampai sekarang, saya belum mengetahui secara persis ada berapa desa atau wilayah yang punya konflik dengan PT Silva karena luasnya areal Register 45 itu. Yang jelas, selama tahun ini, terjadi beberapa kali penggusuran di Register 45 dengan korban meninggal satu orang karena luka tembak. Akibat penggusuran ini, ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan ladang.

Dari gambaran sekilas itu, jelas bahwa konflik di Mesuji sangat kompleks. Kondisi ini diperparah dengan rentang waktu terjadinya konflik yang sangat lama, juga video kekerasan yang ternyata merupakan kompilasi dari pelbagai kejadian, termasuk kejadian di Pattani, Thailand.

Selain itu, ketika kasus ini mencuat di Komisi III DPR, sebenarnya tak jelas pihak-pihak yang melaporkan kasus ini mewakili siapa. Sepanjang hasil verifikasi saya di lapangan, Lembaga Adat Megou Pak, yang membawa kasus ini ke Komisi III, sebenarnya hanya merepresentasikan warga di Register 45 dan itu pun tidak secara keseluruhan. Warga Sungai Sondong, juga Sri Tanjung dan kawan-kawan, tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga adat itu.

Turut campurnya orang-orang semacam Saurip Kadi dalam masalah ini juga menimbulkan pelbagai analisis. Situs petapolitik.com, misalnya, membuat analisis panjang yang berkesimpulan Saurip Kadi punya motif politik saat mengangkat kasus ini. Saurip Kadi, kata petapolitik.com, diduga dekat dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan ekspos besar-besaran kasus Mesuji berkaitan dengan kepentingan Golkar untuk melemahkan citra pemerintahan SBY-Boediono.

Saya tidak tahu persis sejauh mana kebenaran analisis soal Saurip Kadi dan Golkar itu. Tapi, bila pun itu benar, saya kira ini tidak terlalu masalah. Bagaimanapun, harus diakui, dengan ikut campurnya beberapa tokoh itu justru membuat kasus Mesuji yang sebenarnya sudah lama terjadi tapi tak pernah terekspos besar-besaran bisa mencuri perhatian publik luas. Kini media-media Jakarta berlomba mengirim wartawan ke sana dan berebut menyajikan berita-berita eksklusif.

Saya berpandangan, sesudah detail konflik lapangan jelas, kini saatnya kita memilih fokus. Lupakan “bunga-bunga” dalam kasus ini, seperti keaslian video dan keterlibatan Saurip Kadi atau Golkar, dan mari berfokus menyelesaikan konflik lahan di sana. Ya, konflik lahan yang harus diselesaikan, bukan sekadar memproses hukum para pelaku pembunuhan. Dalam konteks ini, media massa harusnya didorong tidak hanya terus-menerus bercerita soal aksi pembunuhan dengan pemenggalan kepala dan perusakan pabrik, tapi juga soal konflik lahan di wilayah itu.

Saya tahu, kasus konflik lahan memang kalah seksi daripada pembunuhan sadis dengan memenggal kepala. Saya juga tahu, yang membuat heboh kasus ini adalah soal rekaman kepala yang dipenggal. Tapi, menyoal itu terus-menerus tak menyelesaikan masalah. Konflik agraria adalah sumber masalah, dan masalah ini terjadi puluhan tahun sehingga efek dari konflik itu bisa sangat besar. Yang penting dicatat: konflik lahan itu harus diselesaikan sekarang, saat momentum konflik Mesuji ini belum lewat, dan media massa masih memberi perhatian besar.

Tim gabungan bentukan pemerintah, oleh karenanya, tidak hanya harus mencari fakta, tapi juga menyelesaikan akar masalah. Tim itu harus menerobos kewenangan birokrasi daerah dan pusat yang selama ini tumpul mencari solusi konflik agraria di Mesuji. Semua itu mesti dilakukan sekarang, ketika momentum terangkatnya kasus ini belum lewat.

***

Saya menulis esai yang berapi-api ini semata-mata karena saya merasa terlibat dengan Mesuji, meski jelas saya tak tahu sangat banyak soal konflik di sana. Saya memutuskan menulis ini pada tengah malam ketika saya terus teringat pertanyaan seorang pria yang turut mengadvokasi kasus sengketa lahan di Sungai Sodong.

Pada suatu petang, sambil menonton televisi yang terus menayangkan konflik Mesuji, pria itu, yang menjadi pemandu saya meliput ke Sungai Sodong, bertanya: “Kalau media memberitakan kasus ini secara besar-besaran gini, kira-kira apakah konflik lahan ini akan selesai ya, Mas?” Saya diam mendengar pertanyaan itu, tapi kemudian memberi jawaban yang bernada optimis. Padahal sebenarnya saya tidak yakin. Saya sedih sekali bila teringat pertanyaan itu. Sangat sedih.

Sama sedihnya ketika saya teringat Keis, perempuan 22 tahun beranak satu, yang rumah dan ladangnya di Register 45 digusur paksa. Saya menemuinya di pengungsian, sedang memandikan anaknya yang masih balita di dalam sebuah ember hitam berukuran kecil. Keis berkeluh kesah dengan suara keras, meski saya tak memintanya, tentang bagaimana dia meninggalkan kampungnya di Jawa Barat bersama suami dan anaknya, lalu pindah ke Mesuji karena tergiur tanah yang berharga murah. “Kalau bisa menangis, kami akan nangis, Mas. Tapi air mata kami sudah susut,” katanya.

Mereka yang membaca tulisan ini mungkin akan menganggap kisah Keis sebagai klise belaka, tapi saya ada di sana, menatap wajahnya, melihat matanya yang tak punya harapan, juga anak balitanya yang masa depannya tak jelas. Percayalah, kesedihan yang timbul akibat pengalaman fisik jauh lebih menyiksa daripada kesedihan akibat membaca berita paling dramatis sekalipun, dan itulah yang saya rasakan hingga sekarang.

Saya juga sedih ketika ingat perkataan seorang tokoh masyarakat di Desa Sri Tanjung yang menyebut para wartawan dari Jakarta yang meliput konflik di sana sebagai “prajurit yang dikirimkan Allah”. Dia mengatakan itu kepada seorang keluarga korban yang masih trauma dan belum mau terbuka saat saya wawancarai. “Nggak usah takut, mereka ini prajurit yang dikirimkan Allah untuk membantu kita semua,” kata si tokoh itu sambil menunjuk saya dan kawan fotografer saya.

Saya bergetar hebat saat mendengar perkataan itu karena menyadari betapa besarnya harapan mereka pada media massa, atau pada momentum yang sekarang terjadi berkait kasus Mesuji. Saya tak bisa membayangkan saat momentum itu kemudian lewat, ketika media tak lagi memberi porsi besar pada kasus ini, dan para warga di Mesuji dibiarkan lagi sendiri dan ketakutan menghadapi perusahaan besar yang dibekingi aparat keamanan. Saya tak bisa dan tak ingin membayangkan itu terjadi.

Jakarta, 22 Desember 2011

Haris Firdaus

foto diambil dari Tempo.co

Widarti adalah perempuan yang tegar dan periang. Usianya 49 tahun. Saya bertemu dengannya pada suatu siang, saat dia baru saja kembali dari kebun kecil di belakang komplek hunian sementara (Huntara) korban letusan Gunung Merapi di Dusun Plosokerep. Tidak banyak hasil kebun yang dibawanya kala itu, hanya beberapa biji tomat dan ketela. “Mari mampir, Mas,” katanya ramah saat bertemu saya.

Widarti merupakan satu dari ribuan korban erupsi Gunung Merapi tahun lalu. Tempat tinggal aslinya ada di Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Saat erupsi terjadi, rumah Widarti ikut hancur. Ia sempat singgah di sejumlah tempat pengungsian, sebelum akhirnya tinggal di Huntara di Dusun Plosokerep, yang masih merupakan wilayah Desa Umbulharjo.

Widarti sudah setahun tinggal di Huntara di Plosokerep. Komplek Huntara ini dikhususkan untuk warga Desa Umbulharjo. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY menyebut ada 315 unit Huntara di komplek itu dengan sejumlah fasilitas: instalasi air bersih, bale warga, mushola, kandang ternak, dan kolam ikan.

Huntara di Plosokerep hanya satu dari 7 lokasi Huntara di Kabupaten Sleman yang digunakan untuk menampung warga di 6 desa yang masuk wilayah Kecamatan Cangkringan dan Ngemplak. Di Sleman, total ada 2.682 unit Huntara.

Sehari-hari, Widarti tinggal di Huntara bersama suami dan dua anaknya. Suami Widarti bekerja sebagai tukang ojek dan tukang jaga portal di kawasan wisata erupsi Merapi di Dusun Kinahrejo, Desa Umbulharjo. Penghasilan dari pekerjaan semacam itu tidak banyak. Pasalnya, banyak sekali warga yang bekerja sebagai tukang ojek dan penjaga portal sehingga jam kerja mereka akhirnya digilir.

Saat saya bertanya bagaimana rasanya tinggal di Huntara, Widarti menyatakan, mau tidak  mau ia harus menyesuaikan diri. Kadangkala banyak fasilitas yang tak bersahabat. “Sudah dari kemarin air di sini mati,” ujarnya.

Sebagaimana pengungsi lainnya, ia tinggal di Huntara berukuran 6 x 6 meter yang dibagi menjadi sejumlah ruangan: ruang tamu, dua kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Dinding Huntara terbuat dari bambu, sementara atapnya terbuat dari seng. Pasokan listrik dipenuhi dari PLN, sementara air bersih dipenuhi dari instalasi yang dibangun pemerintah.

Meski merasa cukup nyaman, toh akhirnya Widarti tak bisa tinggal selamanya di Huntara. Masa berlaku Huntara ini hanya dua tahun. Sementara ia belum bisa membangun rumahnya karena tak punya uang. Lebih dari itu, sebenarnya Widarti tak boleh lagi tinggal di rumahnya di Pangukrejo. Pasalnya, Pangukrejo, yang berjarak sekitar 7 km dari puncak Merapi, masuk wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) III.

KRB III merupakan kawasan yang paling terancam bila erupsi Merapi kembali terjadi. Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi yang dirilis pemerintah, KRB III adalah wilayah yang sering terkena awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, dan hujan abu lebat. Karena kerawanan ini, maka KRB III telah ditetapkan tidak boleh dijadikan sebagai wilayah hunian tetap.

Masalahnya, hingga setahun sesudah erupsi besar Merapi, relokasi warga di KRB III ini belum tuntas. Sejumlah warga bahkan terang menolak dan mulai membangun rumah mereka kembali yang ada di KRB III. Saat mengunjungi komplek Huntara di Dusun Plosokerep, misalnya, saya melihat sejumlah Huntara yang kosong. Beberapa Huntara bahkan tak lagi terawat: pintunya terbuka, dindingnya tertutup jaring laba-laba, dan kamar mandinya sudah ditumbuhi rumput liar.

Widarti menyatakan, sejumlah tetangganya memang tidak lagi tinggal di Huntara. Sebagian sudah membangun kembali rumahnya, sementara warga lainnya kadang-kadang kembali ke Huntara beberapa hari sekali. Masalah utama di Huntara adalah tidak adanya pekerjaan pasti yang bisa menghasilkan uang—selain fasilitas yang kadang-kadang tidak mencukupi.

Saya bertanya pada Widarti soal relokasi. Dia kelihatan kurang begitu paham soal konsep relokasi yang dicanangkan pemerintah. Menurut Widarti, pemerintah hanya akan menanggung biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 30 juta, sementara pembelian tanah harus dilakukan warrga sendiri. Bila ini yang terjadi, Widarti jelas tidak bisa ikut relokasi. “Dari mana saya dapat uang?” katanya. “Kalau tanahnya juga dibelikan, saya mau,” ia menambahkan.

Saat mengunjungi lokasi erupsi Merapi di wilayah Sleman beberapa waktu lalu, saya mendapat kesan konsep relokasi yang hendak dilakukan pemerintah tidak jelas, atau setidaknya, tidak tersampaikan secara baik ke warga. Saya berbicara ke beberapa orang korban dan mendapatkan gambaran bahwa mereka agak kebingungan dengan masa depan mereka sendiri.

Tapi ada juga warga yang sudah punya sikap tegas. Salah satunya adalah Mitro Kawit, warga Pangukrejo. Saya bertemu dengannya di Dusun Kinahrejo, Desa Umbulharjo, yang merupakan lokasi wisata erupsi Merapi. Mitro bekerja sebagai tukang ojek, merangkap menjadi guide. Dia masih punya hubungan darah dengan Mbah Maridjan, juru kunci Merapi yang meninggal saat bencana terjadi. “Mbah Maridjan itu adik bapak saya,” kata Mitro.

Mitro sudah menetapkan pilihan. Ia memilih membangun kembali rumahnya dengan pinjaman uang. “Di sini kan memang sudah tempatnya dari zaman nenek moyang. Kalau mau direlokasi, nggak mau,” kata pria berusia 56 tahun itu. Sejak beberapa bulan lalu, Mitro sudah tinggal di rumahnya semula yang masuk KRB III. “Saya nggak betah di Huntara, nggak nyaman. Di sana paling cuma tiga bulan,” tuturnya.

Mitro menyatakan, konsep relokasi yang diketahuinya adalah warga harus membeli tanah sendiri di lokasi aman dan pemerintah hanya akan membantu biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 30 juta.  Ia mengaku tidak memiliki uang untuk membeli lahan. “Kalau untuk membeli tanah juga dibantu, ya saya mau. Tapi kalau nggak, ya nggak usah,” tuturnya.

Lambannya realisasi bantuan juga membuat jengah. Mitro menyatakan tidak mau berharap pada bantuan dan lebih memilih berupaya sendiri. “Kalau menunggu bantuan, kita nggak hidup. Kami harus berupaya sendiri dari nol,” ujarnya. Bagaimana kalau erupsi Merapi kembali terjadi? “Kalau bisa saya hindari, saya akan hindari. Tapi kalau tidak, saya pasrah sama Tuhan,” ungkap Mitro tenang.

Jelas tidak semua warga menolak relokasi. Konsep relokasi korban Merapi tampaknya memang berbeda-beda, bergantung pada banyak hal, terutama kesediaan lahan.  Warga Dusun Glagahmalang, Desa Glagahrejo, Kecamatan Cangkringan, kebanyakan menerima relokasi karena mereka dijanjikan mendapat tanah dan rumah gratis.

Saya menemui Kepala Dusun Glagahmalang, Suradi. Dia mengatakan, kebanyakan rumah warganya sudah habis terkena lahar dan awan panas Merapi. “Hanya 20% rumah di dusun kami yang masih ada,” katanya. Kondisi ini menyebabkan warga Glagahmalang lebih memilih menerima relokasi.

Sampai sekarang, sebanyak 272 warga Glagahmalang tinggal di 91 Huntara yang ada di Dusun Jetis Sumur, Desa Glagaharjo. Di lokasi ini pula, kata Suradi, pemerintah akan membangun hunian tetap. “Tanah ini kan tanah kas desa sehingga warga tidak perlu membeli tanah lagi,” ujarnya.

Konsep pembangunan Huntap bagi pengungsi Merapi tampaknya memang belum tersosialisasikan dengan baik. Akibatnya, muncul sejumlah resistensi dari warga masyarakat. Berdasarkan Buku Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekosntruksi Wilayah Pasca Bencana Gunung Merapi yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pembangunan Huntap sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Biaya pembangunan itu termasuk pula biaya pembebasan lahan.

Menurut buku tersebut, lokasi Huntap tidak boleh berlokasi di KRB III, tapi bisa berlokasi di KRB II yang tingkat kerawanan bencananya lebih ringan. Sementara di KRB III, rencananya warga masih diperbolehkan menggarap lahan pertanian mereka, tentu dengan memperhatikan tingkat kerawanan bencana.

Rencananya, pemulihan sektor perumahan di kawasan terkena bencana Merapi akan mencapai Rp. 247, 15 miliar dari total dana rehabilitasi dan rekosntruksi sebesar Rp. 1, 35 triliun. Bila merujuk ke jumlah rumah yang rusak di wilayah DIY dan Jawa Tengah, maka Huntap yang harus dibangun totalnya mencapai 2.956 unit.

Saya membaca di sejumlah media bahwa tahun ini ratusan hunian tetap ditargetkan selesai dan bisa ditempati. Ini jelas kabar yang menggembirakan. Tapi, masalah korban erupsi Merapi masih banyak. Setahun sesudah erupsi, mereka terus hidup dalam keterbatasan ekonomi, juga ancaman bencana gunung api.

Haris Firdaus

Salah satu cobaan paling berat menjalankan puasa Ramadhan di Jakarta adalah terjebak di mall saat waktu berbuka puasa tanpa mendapat kepastian tempat berbuka. Ini sangat berbahaya, karena kita harus bersaing dengan ratusan orang untuk berburu makanan berbuka. Selama Ramadhan tahun ini, saya mengalami peristiwa semacam itu beberapa kali sehingga tahu bagaimana susahnya berbuka di mall-mall Jakarta yang super padat tersebut.

Yang paling naas adalah ketika saya harus meliput sebuah acara di Atrium Senen, beberapa waktu lampau. Acaranya dimulai pukul 16.00, dan selesai sekitar pukul 17.30. Sesudah acara kelar, saya masih harus melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Saat Adzan Magrib berkumandang di Plaza Atrium Senen, saya baru saja melangkahkan kaki keluar dari arena acara. Karena penyelenggara tak menyediakan makanan buka puasa, maka saya berkeliling untuk mencari tempat berbuka puasa.

Malangnya, semua gerai makanan di sana ternyata penuh. Sebut saja semua restoran yang pernah Anda temui di Plaza Atrium Senen, dan saya dengan yakin akan mengatakan semuanya penuh. Di sejumlah tempat, semisal Hoka Hoka Bento, Es Teller 77, dan beberapa lainnya, para pengunjung bahkan harus antre dalam deretan yang panjang. Saya berkeliling dari lantai ke lantai, naik eskalator berkali-kali, hingga ke lantai 5 yang isinya para penjual handphone, tapi tak bisa menemukan restoran atau gerai junk food yang masih menyisakan tempat duduk.

Ini sangat mengesalkan. Waktu itu tanggal 17 Agustus, dan pagi sampai siang harinya saya meliput upacara kemerdekaan di Istana Merdeka. Badan saya lemas. Perut saya keroncongan dan tak setetes minuman pun, atau sepotong roti pun, yang ada di tas saya. Pemandangan orang-orang yang berjejal-jejal di mana-mana membuat kepala saya tambah pening. Akhirnya, dalam kondisi belum buka puasa, saya mencari mushola.

Sialnya, saya justru masuk ke lift yang salah sehingga saya malah turun ke lantai dasar—sementara mushola ada di lantai 3. Namun, di lantai dasar inilah saya justru punya kesempatan untuk berbuka puasa. Tidak masuk ke salah satu gerai makanan, tapi hanya membeli minuman kemasan di sebuah konter. Malangnya, yang saya beli adalah semacam kopi dingin yang dibungkus karton sehingga perut saya yang kosong jadi bergolak sesudah meminumnya. Benar-benar menyebalkan.

Akhirnya saya memutuskan kembali ke lantai 3, menuju mushola. Sesudah insiden antre untuk mengambil air wudlu dalam waktu lama, saya akhirnya melaksanakan sholat Magrib. Sesudah itu, saya turun sampai lantai dasar, dan melihat papan food mart—semacam food court mungkin—di lantai lower ground. Food mart ini kecil, terdiri dari empat penjual makanan saja: bakso, nasi uduk, makanan Jepang dengan merek tak jelas, dan pelbagai macam roti. Kursi-kursi dan meja untuk makan terletak di sudut-sudut sempit yang persis berada di bawah tangga.

Saya memesan bakso semangkok dan membeli teh kemasan karton. Sambil makan, saya memerhatikan sekeliling. Kondisinya sedikit kacau dan tampaknya banyak peran yang dijalankan secara agak random. Si kasir di food mart ini adalah seorang bapak gendut yang memakai seragam koki. Tampaknya, dia sebenarnya seorang pembuat roti dan bagaimana dia sampai menjalankan peran kasir, saya kurang tahu. Lucu sekali, tapi mau bagaimana lagi.

Pengalaman terjebak lainnya adalah di Pondok Gede Plaza, hanya beberapa hari sebelum saya pulang kampung. Bersama dua kawan kuliah, saya janjian bertemu di Gokana Ramen di mall itu. Saat sampai di sana pada pukul 17.00, antrean sudah menggila. Akhirnya kami harus antre untuk mendapatkan meja. Lama sekali. Bahkan ketika Adzan Magrib sudah menggema, kami belum juga mendapat meja. Untung pengelola restoran menyiapkan lemon tea hangat dalam gelas kecil untuk dibagi-bagi ke pengunjung yang belum mendapatkan meja.

Seperti mall-mall lain, Pondok Gede Plaza waktu itu sangat ramai. Di sebuah gerai junk food dengan menu andalam ayam goreng, orang-orang harus antre dalam segala hal: sejak saat memesan makanan, mendapat meja, sampai antre untuk mencuci tangan. Di luar gerai, beberapa orang bahkan rela menggelar tikar dan duduk lesehan menikmati buka puasa. Sungguh mengharukan.

Lain waktu, di food court Plaza Semanggi, saya bertemu dengan banyak pasangan muda yang tak mendapat meja untuk berbuka puasa. Setelah memesan makanan, mereka akan kebingungan mencari tempat duduk, berkeliling ke segala arah, sampai kemudian menemukan keputusasaan: semua tempat duduk sudah penuh, dan mungkin mereka harus makan ayam goreng sambil berdiri di dekat eskalator.

***

Selama 23 hari Ramadhan di Jakarta, waktu berbuka puasa saya terbagi ke beberapa tempat: di kantor, di tempat liputan, di mall, dan di kos. Yang paling banyak adalah di kantor sebab pekerjaan saya memang menyita banyak waktu. Yang paling jarang adalah di kos. Saya mungkin terlalu suka keluyuran sehingga sangat jarang berbuka puasa di kos. Seingat saya, saya hanya satu kali buka puasa di kos.

Waktu itu hari Minggu, dan saya tidak mendapat teman untuk berbuka puasa. Sore itu saya sangat malas pergi terlalu jauh, sehingga akhirnya saya keluar kos sebentar untuk membeli segelas kolak dan beberapa biji gorengan. Kemudian, saya pulang ke kos. Saat adzan tiba, saya minum kolak dan makan gorengan di lantai kos saya yang dingin. Sendirian dengan suasana semacam itu, tiba-tiba saya merasakan sebentuk ketentraman, sebuah rasa tenang yang justru tak saya temui kalau berbuka puasa di mall atau saat memenuhi undangan buka puasa.

Saya agak kaget dengan ketenangan yang saya dapat waktu itu, sebab seperti banyak orang Indonesia lainnya, saya beranggapan buka puasa bukan hanya peristiwa keagamaan, tapi juga peristiwa sosial. Sebagai peristiwa sosial, buka puasa di Indonesia hampir selalu dirayakan dengan berbagai acara: dari pertemuan teman sekantor, reuni teman-teman lama, sampai pesta-pesta. Karenanya, sangat jarang ada orang yang rela menghabiskan waktu buka puasa dengan termenung sendirian di sebuah kamar sempit, memakan makanan sederhana.

Tapi saat buka puasa bersama sudah menjadi terlalu sering dan hari-hari Ramadhan kita terlalu berisik dengan suasana mall, barangkali kita membutuhkan rehat sejenak. Dalam kondisi itu, buka puasa sendirian di kamar kos menjadi sangat menentramkan.

Meski begitu, hiruk pikuk buka bersama di mall-mall Jakarta sebenarnya tak selalu membawa suasana bising. Ada momen-momen tertentu yang bagi saya bernuansa hening. Itu adalah ketika saya bertemu sosok-sosok pelayan restoran yang kelelahan tapi terus bersemangat melayani orang-orang kelaparan yang tak sabar hendak menyantap makanan.

Yang paling saya ingat adalah bapak kasir berbaju koki di food mart Plaza Atrium Senen. Kala itu, sembari makan, saya memerhatikan wajah bapak kasir itu dan merasa kasihan. Dia kelihatan lelah, dengan keringat yang mengepung sekujur tubuh sehingga seragam kokinya yang panas itu penuh cap air di mana-mana. Barangkali dia putus asa dengan pekerjaannya, tapi mungkin dia tidak punya pilihan.

Di lain waktu, ketika sedang berbuka puasa di mall-mall lain, saya selalu menemukan orang-orang seperti bapak kasir itu: seorang pegawai di gerai makanan yang kelelahan melayani antrean orang-orang yang hendak berbuka puasa. Apakah mereka puasa? Bila iya, apakah mereka sudah berbuka? Mungkin saja tidak sempat tapi apa peduli kita, para pelanggan yang kelaparan ini? Di benak kita dalam momen-momen itu, bukankah yang ada hanyalah bagaimana mendapat makanan buka puasa dengan pelayanan prima dan tempat nyaman? Tentu saja begitu.

Di Kalibata City Square, sebuah mall baru yang didirikan sebagai bagian dari komplek Apartemen Kalibata City, saya berjumpa seorang lelaki muda yang bekerja sebagai pengantar makanan di salah satu rumah makan. Waktu itu saya dan tiga teman berbuka puasa di sana, dan setelah puas menyantap makanan, kami duduk-duduk santai di salah satu sudut food court Kalibata City Square. Kami berempat memesan es teh manis pada lelaki muda itu. Pesanan kami datang dalam waktu cukup lama, dan setelah tiba pun, ternyata dia hanya membawa dua gelas es teh manis.

Kami bersabar cukup lama untuk menunggu sisa pesanan, tapi setelah setengah jam berlalu, beberapa di antara kami akhirnya menegur pemuda pelayan itu. Dia kelihatan kaget dan buru-buru pergi mengambil es teh manis. Dia mungkin seorang pelayan yang masih magang—seragam yang dikenakannya adalah setelan kemeja putih dan celana panjang hitam—dan barangkali agak takut bila mendapat komplain. Waktu itu saya cukup jengkel dengan dia, tapi sekarang saya bisa memahami apa yang terjadi: tugas pelayan muda itu pasti sangat banyak dan bisa jadi wajar kalau dia melewatkan es teh manis kami.

Di Gokana Ramen Pondok Gede Plaza, saya berjumpa sosok yang lain lagi. Dia juga seorang pelayan lelaki muda yang ramah dan sopan. Setelah antre sekitar 1 jam, saya dan teman-teman akhirnya mendapatkan meja. Pesanan kami datang dengan cepat, tapi saat prosesi makan kami belum selesai benar, si pelayan datang dan hendak mengambil mangkuk-mangkuk dan gelas serta menyodorkan bill.

Seorang kawan yang bekerja di front office sebuah bank, yang tahu persis bahwa tindakan si pelayan melanggar tata krama pelayanan, langsung menegur. Kawan saya itu membiarkan mangkuk dan gelas diangkat tapi memutuskan untuk menunda membayar. Dengan sopan si pelayan menuruti permintaan, lalu mundur. Tapi saya tahu dia pasti kembali untuk mengusir kami secara halus. Mau bagaimana lagi, restoran itu sedang penuh-penuhnya, dan saya kira wajar bila semua pelayan berharap kami segera pergi.

Secara pribadi, saya bisa memahami tindakan pengusiran itu. Bayangkan bila kita berada di posisi mereka, dengan tanggung jawab yang dilematis: orang-orang yang antre pastilah ingin segera mendapatkan meja, tapi orang-orang yang sedang makan itu pastilah ingin berlama-lama makan dan berbincang.

Dalam konteks tersebut, kita, para pelanggan yang manja ini, seharusnya bisa sedikit berbesar hati dengan merelakan waktu curhat kita supaya tempat kita bisa ditempati orang lain. Tentu saja ini tidak gampang, terutama untuk mereka yang hidup di Jakarta dan sudah belajar soal egosime dan bagaimana mempertahankan hak sekuat-kuatnya.  Saya kira, kerelaan semacam ini adalah juga salah satu ujian terbesar buat kita-kita yang menjalani Ramadhan di Jakarta.

Sukoharjo, 25 Agustus 2011

Haris Firdaus

foto diambil dari sini

Dalam sebuah esai yang saya tulis beberapa saat sesudah Pemilu 2009, saya bercerita tentang seorang pedagang makanan keliling yang memakai kaos Partai Gerindra tapi di gerobaknya tertempel stiker Partai Keadilan Sejahtera. Dalam sebuah masyarakat politik yang ideologis, fenomena semacam ini mungkin sebuah keanehan, tapi di Indonesia hari ini, orang dengan dua simbol partai politik sekaligus adalah hal lumrah.

Kaos dan stiker partai, bagi sang penjual makanan itu, sama sekali tidak menunjukkan afiliasi politik apapun. Dia pakai kaos Gerindra karena diberi dan menempel stiker PKS juga karena diberi. Bukan karena dia mendukung dua partai itu. Jika fenomena kecil ini kita tarik ke ranah yang jauh lebih besar, maka kita akan mendapat suatu gambar tentang dunia politik Indonesia sekarang: sebuah dunia politik yang tanpa ideologi.

Bila memakai simbol partai tidak selalu sama dengan afiliasi politik, maka berafiliasi pada satu partai politik tertentu juga belum tentu sama dengan menganut ideologi tertentu. Banyak orang yang sudah mengemukakan hal ini, tapi saya ingin mengingatkan: ideologi di sini bukan hanya mengacu pada ideologi politik besar—semacam sosialisme atau komunisme—tapi juga berkait semacam sikap politik tertentu yang unik tapi tak harus berkait dengan ideologi besar.

Faktanya, partai politik Indonesia adalah organisasi pragmatis yang bekerja hampir tanpa panduan sikap politik yang jelas. PKS boleh saja mengajarkan ideologi pada para kader-kadernya tapi sikap politik elitenya juga seringkali menunjukkan sebuah pola acak yang hampir-hampir tak bisa diidentifikasi afiliasinya dengan sikap politik tertentu yang konsisten.

Ideologi-ideologi besar yang pernah kita kenal memang sudah dinyatakan “mati” oleh Daniel Bell, dengan maksud bahwa masa depan kita tidak bergantung pada ideologi-ideologi itu tapi pada sikap rasional dan pragmatis. Bell menyatakan, problem-problem kehidupan yang datang pada manusia tidak bisa lagi dipecahkan dengan mengacu pada ideologi politik. Pemecahan masalah itu mestilah mengacu pada perkembangan ilmu dan teknologi yang sifatnya rasional.

Tapi matinya ideologi besar bukanlah akhir dari sikap politik. Dalam sebuah artikel yang luar biasa bagus, Budiman Sudjatmiko menggambarkan bahwa ideologi tidak hanya berkait dengan ideologi politik, tapi juga bisa dianggap sebagai “sistem nilai yang membentuk cara pandang individu dalam memahami dan merespon persoalan yang ada di sekitarnya.” Dengan konsepsi semacam ini, maka ideologi tidak pernah mati. Sebab kita selalu mempunyai sistem nilai yang secara tak sadar akan kita gunakan untuk memahami dan merespon masalah yang datang.

Sebagai sistem nilai, ideologi bisa bersifat sangat personal dan tidak kelihatan secara publik. Ideologi itu hanya muncul ketika diperlukan, yakni saat kita sebagai individu menghadapi masalah yang harus dipahami atau direspon. Sifat tersembunyi sementara inilah yang barangkali mengakibatkan sistem nilai individual ini tidak tercermin dalam sikap politik partai-partai kita. Selain itu, proses politik di Indonesia telah menjadi serangkaian kompromi yang mau tidak mau menggerus sistem nilai para individu yang berada di dalamnya.

Karena sifatnya yang tersembunyi itu, kadang-kadang kita tidak menyadari apa sebenarnya sistem nilai yang kita miliki. Padahal menyadari sistem nilai yang kita miliki punya arti penting saat kita hendak menyalurkan aspirasi politik atau berpartisipasi dalam proses politik. Menyadari sistem nilai membuat kita sebagai individu menjadi ideologis lagi.

Dalam konteks “menjadi ideologis lagi” itulah saya menemukan aplikasi menarik bernama “Pancasila Interaktif” yang dikembangkan oleh Spektika. Dalam penjelasannya, “Pancasila Interaktif” dibuat untuk menemukan posisi politik kita secara cepat dan menarik. Saya pertama kali mengetahui aplikasi yang diluncurkan pada 6 Juni lalu ini saat membaca blog Eka Kurniawan. Saya lalu ikut-ikutan mencobanya. Ternyata memang cepat dan menarik meski hasilnya belum tentu menggambarkan sikap politik kita yang sebenarnya.

Untuk mengetahui nilai politik kita melalui aplikasi ini, kita akan diminta memilih sejumlah pernyataan. Tiap pernyataan mungkin mewakili sikap politik tertentu. Hasil dari jawaban kita itulah yang akan menentukan nilai politik kita. Setelah mencoba, ternyata nilai politik saya menurut aplikasi ini adalah Progresif Etis Moderat yang merupakan irisan antara nasionalisme radikal dengan sosialisme demokrat.

Lalu, apa itu Progresif Etis Moderat? Inilah definisinya menurut Spektika:

Sistem nilai ini merupakan bentuk yang moderat dari sistem nilai progresif etis. Dalam perspektif sistem nilai ini, negara mempunyai peranan yang lebih luas untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial di masyarakat. Tugas etis negara bukan hanya menjamin agar setiap orang dapat mengeksploitasi kebebasannya seluas-luasnya tanpa saling merugikan satu sama lain.

Tapi lebih dari itu negara juga harus menyiapkan kondisi dimana agar setiap orang berada dalam kondisi yang minimum untuk dapat mengembangkan dirinya. Dengan kata lain, sistem nilai ini memberikan legitimasi moral bagi adanya intervensi negara untuk tujuan meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui program-program sosial.

Sistem nilai ini juga menolak adanya campur tangan otoritas religius dalam wilayah publik. Agama dan negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak dapat dicampur adukan. Namun demikian, prinsip tolerasi dan penghargaan pada perbedaan keyakinan beragama tetap harus diutamakan.

Sistem nilai ini mempunyai kecederungan kepada ideologi liberalisme sosial yang percaya bahwa prinsip kebebasan individual dapat disandingkan dengan konsep keadilan sosial. Dalam hal ini, peranan negara dalam urusan kesejahteraan rakyat dan pemerataan diperbesar melalui kebijakan seperti pajak progresif dan program sosial seperti asuransi kesehatan.

Saya tidak yakin apakah definisi di atas benar-benar menggambarkan nilai politik saya. Tapi, saya kira, tidak terlalu jauh merepresentasikan nilai politik saya. Bagaimana dengan Anda? Tertarik mencoba dan menjadi ideologis lagi?

Jakarta, 29 Juni 2011

Haris Firdaus

ilustrasi diambil dari sini