Kalimat itu saya kutip dari salah satu kicauan @WartawanYeah, sebuah akun twitter yang hari-hari ini sedang jadi banyak perhatian karena banyak mengungkap borok jurnalisme di Indonesia. @WartawanYeah mengaku mempunyai beberapa admin yang semuanya wartawan. Mereka berasal dari beberapa media besar di Indonesia.

“Admin-admin kami berasal di antaranya dari media K, T, JwP, SP, SH, TVO, MeTV,TV R, TV S, dll,” kata mereka suatu hari. Jika kita mengikuti inisial-inisial itu, lalu berusaha menduga-duga, kemungkinan mereka berasal dari Kompas, Tempo, Jawa Pos, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, TV One, Metro TV, TVRI, dan untuk TV S saya tak yakin. Maksudnya mungkin Sun TV.

Borok jurnalisme yang diungkap @WartawanYeah banyak: dari soal perilaku wartawan istana, tingkah polah wartawan bursa saham, kejamnya para pemilik media, dan lain sebagainya. Kebanyakan kicauan yang dibuat akun ini berkisar pada perilaku buruk para wartawan, terutama berkaitan dengan penerimaan amplop alias uang dari narasumber—mereka menyebutnya “perjalean”.

Saat berkicau soal wartawan istana, misalnya, mereka mengungkap bagaimana banyak wartawan istana yang menerima amplop dari pihak istana, terutama dari Biro Pers, Media, dan Informasi Rumah Tangga Keprisedenan. Mereka jelas tahu cukup banyak seluk-beluk wartawan di istana karena menyebut nama-nama pegawai Biro Pers dengan tepat. Saya tahu ini karena baru-baru ini saya sebagai wartawan juga ditugaskan di istana sehingga sedikit banyak mengenal nama-nama pegawai Biro Pers yang disebut @WartawanYeah.

Masalahnya, kicauan mereka soal wartawan istana belum tentu benar. Mereka mengungkap banyak kejelekan wartawan istana, dari mulai terima amplop, menjilat menteri, sampai bersikap sombong layak pemimpin redaksi kalau kebetulan liputan dengan wartawan non istana. Saya kurang bisa mengamini informasi ini karena pengalaman saya menunjukkan sebaliknya.

Sependek pengalaman saya di istana, saya tak pernah melihat ada wartawan yang menerima amplop atau berupaya menjilat menteri. Rata-rata mereka juga bersikap biasa saja tatkala bertemu dengan wartawan non istana, sama sekali tidak sombong. Mungkin saja apa yang dikatakan @WartawanYeah mengandung sedikit kebenaran: bahwa mungkin ada sebagian wartawan istana yang berperilaku jelek, tapi jelas tidak semua wartawan istana begitu sikapnya.

Saya tidak mau berdebat panjang soal wartawan istana. Saya hanya ingin mengatakan bahwa informasi-informasi “bocoran” yang diungkap akun anonim seperti @WartawanYeah tidak bisa diterima mentah-mentah. Harus dicerna baik-baik, diverifikasi kalau memang diperlukan, atau jadikan saja bahan guyon yang menyegarkan hidup kita.

Hari-hari ini, kita memang disibukkan dengan kicauan-kicauan dari sejumlah akun anonim di Twitter yang tampaknya berpretensi menjadi sebuah pembocor informasi yang rahasia. Kita mengenal @benny_israel, @Denny_Israel, @arma1da, @LSMYeah, dan lain sebagainya. Masing-masing akun seperti punya spesialisasi pada mulanya.

@Denny_Israel, yang mengaku-aku sebagai Denny Indrayana, membocorkan sejumlah info terkait kondisi ruang dalam istana, dari mulai kinerja para staf khusus presiden, hingga panganan kecil apa yang disukai para menteri saat sidang kabinet. Sementara itu, @arma1da suka membuat biodata lengkap para para pejabat, bagaimana rekam jejaknya, termasuk memuat nomor handphone mereka di Twitter. Akun ini belakangan juga aktif berkicau soal konstelasi politik Indonesia, terutama dalam kaitan dengan evaluasi koalisi pemerintah. Dan, seperti namanya, @LSMYeah mengumbar kejelekan-kejelekan para aktivis LSM di Indonesia.

Bagaimana kita mesti menanggapi munculnya akun-akun anonim ini? Saya rasa, di satu sisi, kita mesti bersyukur. Dengan munculnya orang-orang semacam mereka, informasi-informasi yang selama ini rahasia jadi punya kemungkinan untuk dibuka. Saya tegaskan: punya kemungkinan. Memang baru sebatas kemungkinan menurut saya karena tidak semua informasi yang mereka berikan bisa diverifikasi kebenarannya. Suatu saat, kicauan para akun anonim ini bisa sangat tajam, sampai membawa bukti-bukti segala, tapi di saat lainnya, kicauan mereka hanya sekadar bombastis, tak bisa diverifikasi kebenarannya.

Saat @benny_israel mengungkap pengangkatan Andi Arief, Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, sebagai Penasihat Komunikasi Publik di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, dia mengungkap bukti dengan detail dan tajam. @benny_israel mengunggah foto-foto dokumen yang terkait pengangkatan Andi Arief itu satu per satu sehingga kelihatan kejanggalan pengangkatan tersebut. Ini contoh ketika akun-akun anonim itu mengungkap informasi yang tidak sekadar kicauan, tapi dilengkapi bukti.

Pengungkapan biodota para pejabat oleh @arma1da juga jauh lebih baik ketimbang analisisnya soal perombakan koalisi yang terbukti salah sampai sekarang. Ketika dia mengungkap CV para pejabat itu, dia membantu publik untuk mengetahui latar belakang dan rekam jejak para pejabat itu. Meski terbuka kemungkinan bahwa data pejabat yang diungkap @arma1da salah, minimal terbuka kemungkinan untuk mengecek data itu secara mudah. Di sisi lain, ketika dia ngoceh soal evaluasi koalisi dan perombakan kabinet, kicauannya tak bisa ditanggapi terlampau serius.

Kadangkala, saya merasa munculnya akun-akun anonim ini adalah bentuk ketidaksabaran mereka terhadap jurnalisme di Indonesia yang tidak bisa banyak mengungkap informasi rahasia yang bombastis dan penting. Karena merasa media massa tak bisa diandalkan, mereka memilih Twitter untuk bersuara. Risiko dari pilihan ini adalah mereka mesti merahasiakan identitas asli mereka.

Kerahasiaan ini jelas sebuah masalah: sebab informasi yang mereka sebarkan jadi berkurang bobot kredibilitasnya, dan jauh lebih susah memengaruhi opini publik. Saya tetap berpandangan, kredibilitas informasi ditentukan oleh siapa yang mengeluarkannya. Minimal, dengan tahu siapa sumbernya, kita bisa melakukan verifikasi. Dan, inilah masalah utama dari akun-akun anonim itu: info-info “rahasia” yang mereka sebar susahnya minta ampun untuk diverifikasi. Dalam konteks ini pula, saya kurang setuju jika mereka disebut sebagai whistle blower.

Whistle blower adalah pembocor rahasia yang berani mempertanggungjawabkan isi informasi yang dia bocorkan. Minimal, seorang whistle blower akan mengungkap identitas aslinya secara terbatas, kepada penegak hukum atau wartawan yang dia beri informasinya. Whistle blower juga memberikan informasi secara cukup rinci, atau minimal memberi informasi yang terbuka kemungkinannya untuk diverifikasi lebih jauh.

Kalau mau contoh whistle blower, kita harus menunjuk pada Devina, pembaca Harian Kompas yang menulis surat pembaca di harian itu pada 2 Januari 2011 soal pertemuannya dengan pria mirip Gayus Tambunan dalam pesawat menuju Singapura. Dengan kerelaan, tanpa embel-embel dan pretensi untuk menjadi whistle blower, Devina menulis surat pembaca yang dilengkapi dengan identitas asli dan alamat lengkap—pilihan yang membuat dia akhirnya dikejar-kejar wartawan, sebuah risiko yang akhirnya mesti dia tanggung.

Karena identitas pengungkapnya jelas, informasi itu lalu ditindaklanjuti oleh banyak pihak, dari penegak hukum sampai media massa. Lalu, terjadilah pengungkapan borok besar-besaran, bahwa Gayus telah berkali-kali plesiran ke luar negeri. Kasus Devina menjadi contoh, bagaimana sebuah informasi “rahasia” diungkapkan dengan penuh tanggung jawab, dan akhirnya mampu mengungkap sesuatu yang sangat penting untuk publik.

Saya bersyukur atas munculnya akun-akun anonim yang berpretensi mengungkap kebobrokan-kebobrokan yang perlu diketahui publik. Tapi, jika memang akun-akun ini serius mengungkap informasi penting, sebaiknya mereka tidak sekadar berkicau. Mereka lebih baik menyertakan bukti atau indikasi tertentu. Selain itu, kalau bisa, fokuslah dulu pada satu informasi, sebelum beranjak ke informasi lain supaya info penting yang mereka berikan tidak hanyut oleh lalu-lintas informasi yang begitu cepat.

Saya menulis semua ini bukan karena benci terhadap akun-akun anonim itu. Saya menulis ini justru karena percaya bahwa di antara informasi yang mereka sampaikan, terselip suatu kebenaran yang penting untuk ditindaklanjuti.Untuk bisa ditindaklanjuti dan diungkap lebih jauh, akun-akun itu tidak bisa sekadar berkicau, lalu pergi. Penting pula dipikirkan untuk tidak hanya berkicau di Twitter, tapi melalui sarana lain yang lebih artikulatif seperti blog, atau memberi informasi tertentu ke media massa—seperti yang dilakukan Vincentius Amin Sutanto dalam kasus penggelapan pajak oleh Asian Agri.

Saya kira, ini penting supaya akun-akun anonim itu bisa bermanfaat lebih banyak untuk publik, ketimbang sekadar menciptakan sensasi sesaat yang segera hilang oleh keriuhan Twitter.

Jakarta, 13 Maret 2011

Haris Firdaus

Kartun diambil dari sini

Di samping Arif duduk Alfi yang umurnya sekitar 28 tahun. Alfi juga memakai kaos oblong hitam dan celana pendek. Kakinya juga tanpa alas. Saya bertemu mereka berdua pada Selasa (8/2) di Kantor Polsek Cikeusik, Pandeglang, Banten. Mereka adalah warga Ahmadiyah yang selamat dari serangan maut seribuan massa pada Minggu (6/2).

Arif dan Alfi adalah dua di antara 17 pengikut Ahmadiyah yang datang dari Jakarta ke rumah Suparman di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik. “Kami ingin mempertahankan aset milik Ahmadiyah,” kata Arif saat ditanya tujuan kedatangannya. Suparman, seperti yang sudah kita tahu, adalah mubaligh Ahmadiyah di Cikeusik. Rumahnya dirusak warga dalam sebuah kerusuhan yang berujung pada meninggalnya tiga orang.

Senin siang (7/2), saya ditugaskan berangkat ke Umbulan. Bersama seorang fotografer dan sopir, saya berangkat hampir tanpa persiapan memadai. Saya tidak membawa baju ganti atau peralatan mandi karena menyangka Cikeusik bisa ditempuh hanya tiga atau empat jam dari Jakarta.

Nyatanya, saya salah besar. Cikeusik memang masuk wilayah Kabupaten Pandeglang. Tapi ini kecamatan terpencil. Jaraknya 100 km lebih dari pusat kota Pandeglang. Jalannya rusak parah. Lubang-lubang dengan diameter setengah meter adalah pemandangan biasa. Lumpur bercampur air sisa hujan menghambat perjalanan. Mobil Innova yang kami tumpangi sempat terperosok lubang dan tak bisa keluar. Butuh setengah jam lebih membuatnya kembali berjalan.

Saya sampai di Desa Umbulan pukul 22.00 atau setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam. Badan sudah lelah, mata mengantuk. Setelah beberapa kali bertanya, saya menemukan rumah Suparman yang porak poranda dibakar massa. Tak jauh dari rumah itu, para polisi berjaga malam. Mereka main kartu di halaman rumah milik M. Johar, Kepala Desa Umbulan. Akhirnya, kami tidur di mobil yang terparkir di depan rumah Johar.

Pagi-pagi sekali, tanpa sempat cuci muka, gosok gigi, atau buang air kencing, saya langsung liputan. Gara-garanya Ridha Saleh, anggota Komnas HAM, datang pagi-pagi sekali ke Umbulan. Dia melihat rumah Suparman dan menemui Johar. Saya ikut dalam pertemuan itu. Saya juga mengikuti Ridha ke Polsek Cikeusik, tempat kami akhirnya berjumpa dengan Arif dan Alfi. Setelah itu, Ridha kembali ke Jakarta dan saya kembali ke Desa Umbulan, mewawancarai sejumlah warga.

***

Di perjalanan pulang menuju Jakarta, saya baru mulai menyadari: liputan yang saya lakukan nyaris tidak memenuhi unsur keberimbangan. Saya mewawancarai Johar, sejumlah warga, dan Kepala Bagian Humas Polda Banten, AKBP Gunawan. Kebanyakan pernyataan mereka menyudutkan warga Ahmadiyah. Johar bicara panjang lebar soal Suparman dan keluarganya yang eksklusif.

Menurut Johar, Suparman lahir dan besar di Umbulan tapi sekitar 10 tahun lampau, dia merantau ke sejumlah tempat, salah satunya ke Filipina. Pada Februari 2010, Suparman kembali ke Cikeusik. Pada Agustus 2010, dia membeli rumah di Umbulan. “Informasi yang saya terima, rumah itu bukan dibeli Suparman sendiri, tapi dibelikan oleh orang dari Bandung,” ungkap Johar.

Keluarga besar Suparman ikut tinggal di rumah itu. Mereka adalah ayah dan ibu Suparman, beberapa adik Suparman beserta suami atau istri mereka, serta istri Suparman—yang berasal dari Filipina—dan anak-anak mereka.

Johar mengatakan, sejak kembali ke Umbulan, Suparman dan keluarganya bersikap tertutup. Rumah mereka dipagari bambu. Mereka jarang bertegur sapa dengan warga dan tidak mau sholat bersama di masjid. Mereka memilih menjalankan sholat di mushola kecil yang berada di rumah mereka. “Sama masyarakat nggak mau berkomunikasi,” kata Johar.

Sejumlah warga yang saya wawancarai juga menguatkan pernyataan Johar. Karena dikonfirmasi oleh lebih dari dua narasumber, saya kira pernyataan bahwa Suparman dan keluarganya eksklusif merupakan fakta. Masalahnya, saya tidak bisa mengkonfirmasi ini ke Suparman dan keluarganya. Mereka sudah tidak lagi di Umbulan. Suparman dan istrinya diamankan polisi sehari sebelum rumah mereka dirusak.

Di lapangan, jumlah narasumber yang kontra Ahmadiyah memang lebih banyak. Hanya Ridha Saleh yang berusaha netral. Saya memang bisa bertemu dengan Arif dan Alfi, tapi saya tak punya kesempatan bertanya banyak. Hal semacam ini jadi masalah. Jurnalis yang turun ke Umbulan untuk melakukan pendalaman akan menemui sumber-sumber sepihak. Saya melihat ini pada laporan berseri yang diterbitkan Detikcom. (Salah satu yang paling kentara bisa dilihat di sini).

Laporan itu memang harus diapresiasi karena keluar dari pola pikir media online yang mengandalkan kecepatan. Tapi, dia juga bisa terjebak pada keberpihakan yang memperburuk keadaan. Warga Ahmadiyah di Umbulan mungkin benar eksklusif. Mungkin benar mereka tidak mau sholat bersama warga di masjid di desa itu. Tapi, itu bukan alasan mereka boleh dibantai.

Redaktur saya di kantor Jakarta memutuskan tidak memuat semua pernyataan yang menyudutkan Ahmadiyah yang tidak diimbangi oleh sumber-sumber dari Ahmadiyah. Pernyataan soal Suparman eksklusif dihapus total—padahal, pernyataan macam ini memenuhi lembar-lembar laporan jurnalistik saya. Pernyataan bahwa ada kemungkinan pengikut Ahmadiyah membawa senjata juga tidak dimuat karena masih perlu dibuktikan lebih jauh.

Saya setuju dengan tindakan redaktur saya karena laporan semacam itu hanya memperkeruh suasana. Di Polsek Cikeusik, saya bertemu dengan reporter sebuah televisi yang bersemangat sekali mengorek kesalahan pengikut Ahmadiyah di Umbulan. Apakah warga Ahmadiyah dari Jakarta itu membawa senjata? Apakah mereka menyerang lebih dulu? Jika mereka membawa senjata, bukankah ini “bentrokan”, bukan “penyerangan”? Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang keluar dari mulut sang reporter.

Bagi saya, pertanyaan-pertanyaan macam itu sah sebagai keingintahuan jurnalistik. Tapi, sejauh apa pertanyaan-pertanyaan itu bisa diungkapkan ke publik secara luas? Saya kira, orang-orang media harus sangat hati-hati soal ini. Isu utama yang tetap harus diusung adalah tindakan kriminal berupa pembunuhan dan perusakan. Detail lain ihwal masalah ini tentu saja boleh ditambahkan, tapi jangan sampai melupakan keberimbangan. Barangkali, ini yang mesti diingat tiap wartawan yang ke lapangan untuk meliput konflik horizontal.

Jakarta, 10 Februari 2011

Haris Firdaus

foto diambil dari sini

Di antara semua stasiun televisi Indonesia, Metro TV yang paling cepat mengabarkan peristiwa peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton pada Jumat, 17 Juli 2009 lalu. Hari itu, sebelum pukul 08.15, Metro sudah menyiarkan bahwa ada ledakan di Hotel Ritz-Carlton. Pertama kali berita dikabarkan lewat mata acara Headline News, lalu disusul acara berita khusus bertajuk Breaking News. Sebagai televisi berita, Metro terbiasa menghadapi peristiwa-peristiwa tak biasa semacam ini dengan membuat “acara dadakan” yang durasinya panjang dan isinya khusus membahas satu peristiwa.

Ledakan di JW Marriott terjadi pada pukul 07.47, sementara di Ritz Carlton pukul 07.57. Hanya beberapa menit kemudian, saya yang berada ratusan kilometer dari Jakarta sudah menyimak kabar soal ledakan itu, meski tentu saja, belum berupa informasi yang lengkap. Kemungkinan besar Metro TV menerima kabar kilat ini dari pemirsanya. Berita-berita soal ledakan tersebut pada detik-detik awal memang hanya berupa informasi lisan yang selama beberapa menit diulang-ulang.

Presenter Breaking News, selama beberapa menit, selalu mengulang kalimat, “Pemirsa, beberapa waktu yang lalu telah terjadi ledakan di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta.” Hal semacam ini, meski agak membosankan bagi kita yang menonton, tapi merupakan laku tak terhindarkan dari sebuah organisasi berita yang ingin secepat mungkin mengabarkan sesuatu pada khalayaknya. Pada momen-momen itu, saya kira, pengetahuan para awak redaksi Metro soal ledakan tersebut tak banyak berbeda dengan para penontonnya. Jadi, memang tak ada yang bisa disiarkan selain mengulang kalimat yang sama. Jangankan gambar, informasi lebih banyak soal ledakan itu saja belum didapat.

Beberapa menit kemudian, setelah informasi lisan dari presenternya, Metro mulai menghubungi sejumlah orang yang disebut sebagai saksi mata ledakan. Beberapa orang diwawancarai secara langsung via sambungan telepon. Ini berlangsung dalam hitungan setengah jam lebih. Dan, tetap masih belum ada gambar. Informasi yang dikumpulkan—sekaligus disiarkan langsung pada kita—melalui wawancara langsung ini hanya sepotong-potong, sama sekali tidak sistematis, dan banyak terjadi pengulangan yang mubazir. Hal semacam ini terjadi karena presenter yang melakukan wawancara tidak melontarkan pertanyaan secara sistematis. Seharusnya, pertanyaan-pertanyaan dasar yang mencakup 5W+1H diajukan lebih dulu, baru dilanjutkan dengan persoalan yang lebih mendalam.

Yang sangat saya sayangkan, pada awal-awal pemberitaannya, Metro TV gagal menangkap fakta bahwa pagi itu terjadi dua ledakan di dua tempat yang berbeda. Selama setengah jam lebih, Metro hanya mengabarkan bahwa ledakan terjadi di Hotel Ritz-Carlton, sama sekali tak menyinggung nama JW Marriott. Saya yang menyimak beberapa pemberitaan di stasiun televisi lain sempat bingung: sebenarnya, ada berapa ledakan, di berapa tempat. TV One, televisi berita saingan Metro, lebih tepat menangkap fakta karena sejak awal sudah menyiarkan adanya dua ledakan: satu di JW Marriott, satu di Ritz-Carlton.

Metro TV juga memiliki “cacat akurasi” karena seorang narasumber yang diwawancarainya sempat mengatakan bahwa ledakan di Ritz-Carlton terjadi akibat genset yang meledak. Narasumber yang menyebut informasi ini seorang pekerja kantoran yang kebetulan ada di dekat tempat ledakan. Ia mengatakan, informasi soal genset yang meledak itu didengarnya dari “seorang polisi”. Presenter Breaking News Metro TV sempat menyebut informasi ini “seharusnya cukup dapat dipercaya”.

TV One memang lebih akurat, tapi sebagai televisi berita, seharusnya TV One malu karena terlambat menyiarkan berita ledakan itu selama lebih setengah jam dari Metro. Ketika Metro sudah mulai menyiarkan berita ledakan, TV One masih tenang-tenang saja dengan acara “Apa Kabar Indonesia”-nya yang membosankan itu. Saya sempat berpikir: apakah para awak TV One tak menyimak Metro, saingan terberatnya itu?

RCTI adalah stasiun televisi ketiga yang menyiarkan berita ledakan. Tapi Trans TV yang pertama kali menayangkan rekaman gambar soal peristiwa itu. Dibandingkan Metro, TV One, dan RCTI yang belum memiliki gambar dan hanya mengandalkan berita melalui wawancara langsung dengan orang-orang yang disebut sebagai “saksi mata”—sesungguhnya, kita tak tak pernah diyakinkan soal kredebilitas sumber-sumber ini—Trans TV menyajikan liputan yang lebih lengkap. Peristiwa ledakan dihadirkan secara lebih baik, dengan rekaman audio visual soal proses evakuasi korban yang mulai menarik empati kita soal dampak ledakan. Ketika Trans TV mulai menayangkan rekaman-rekamannya, stasiun televisi lain masih terus berkutat dengan wawancara telepon.
***

Lepas dari detik-detik awal kejadian, persaingan yang terjadi bukan lagi soal kecepatan. Perlombaan mendapatkan gambar, dan buru-buru memberi cap “eksklusif”, merupakan bentuk kompetisi selanjutnya yang dilakukan stasiun-stasiun televisi. Metro TV dan TV One tetap bersaing paling ngotot. Bentuk kompetisi lain adalah menghadirkan “analisis” atas peristiwa ledakan bom tersebut, terutama soal siapa yang berada di balik aksi teror itu. Dalam lomba analisis ini, secara ironis, TV One harus diberi “tropi juara satu”.

Melalui mata acara “Apa Kabar Indonesia” dan pelbagai tayangan berita dan talkshownya, TV One memang amat rajin membuat analisis. Bahkan, tema perbincangan di “Apa Kabar Indonesia Pagi” selama beberapa hari pasca-ledakan terus-terusan diberi tajuk “Analisis Peristiwa Bom”. Sayangnya, apa yang disebut sebagai “analisis” ini tak lebih dari perbincangan-perbincangan spekulatif dan kadang-kadang bahkan konspiratif. Para narasumber yang diundang kebanyakan adalah orang-orang yang secara tiba-tiba diberi atribusi-atribusi lucu, semisal “pengamat terorisme”, “pengamat intelijen”, dan “pengamat keamanan”. Parahnya, para presenter yang memandu pun kadang-ladang melontarkan pertanyaan-pertanyaan klise, diulang-ulang, dan bahkan konyol.

Saya masih ingat bagaimana seorang pembawa acara “Apa Kabar Indonesia Pagi” bertanya pada Hendropriyono, Mantan Kepala BIN, berapa persen jumlah gedung di Jakarta yang sudah memiliki metal detector? Keesokan paginya, sang pembawa acara yang sama ternyata bertanya pada seorang peneliti LIPI, apa sih sebenarnya kegunaan metal detector? Pertanyaan-pertanyaan tidak cerdas semacam itu bukan sekali-dua diajukan. Orang-orang seperti Andri Jarot dan Indy Rahmawati—dua nama yang belakangan amat sering memandu “Apa Kabar Indonesia Pagi”— sering kali terjebak pada klise-klise tak berguna semacam itu.

Ketimbang melakukan penelusuran investigatif yang menghasilkan fakta-fakta, TV One memang lebih suka mengundang “para pengamat” untuk ditanyai. Bagi saya, ini sebuah kemalasan, dan kalau kecenderungan ini terus-terusan berlanjut, predikat “televisi berita” sebaiknya diganti menjadi “televisi talkshow” saja—mengingat, jumlah talkshow di TV One amat banyak juga kan? Tapi kemalasan semacam itu memang tabiat jurnalisme Indonesia yang sulit dibendung. Lebih suka menanyai narasumber, lalu menjadikan pernyataan narasumber tadi sebagai berita, itulah kemalasan yang saya maksud.

Dalam ihwal tertentu, hal tersebut sama sekali bukan masalah. Tapi dalam peristiwa semacam ledakan bom kemarin, “jurnalisme ludah” semacam itu sungguh membosankan, dan terutama sekali membingungkan. Bagaimanapun, yang dibutuhkan bukan omongan spekulatif yang kabur, konspiratif, atau bombastis. Yang dibutuhkan publik pada masa pasca-teror adalah kejernihan dan kejelasan. Pendeknya, yang dibutuhkan adalah jurnalisme dengan akurasi, bukan jurnalisme yang (hanya) dipenuhi ludah “para pengamat”.

Ketika melakukan kajian atas berita-berita Bom Bali I, Eriyanto dan Agus Sudibyo menyimpulkan bahwa kebanyakan media massa di Jakarta lebih suka mengutip komentar “para pengamat” ketimbang melakukan pencarian fakta-fakta di lapangan. Salah satu yang paling sering mengutip para komentator waku itu adalah Harian Republika. Satu penyebabnya karena kala itu fakta-fakta yang ditemukan polisi cenderung “memojokkan” citra umat Islam sehingga, sebagai harian yang memihak Islam, Republika berusaha menyajikan berita-berita dengan perspektif beda.

Mereka yang rutin membaca Republika pada masa-masa itu mungkin akan ingat bahwa harian itu berusaha mengarahkan opini tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam Bom Bali I. Karena fakta penyidikan polisi tak mendukung opininya, Republika mengutip komentar-komentar dari para tokoh, yang dianggap sebagai “pengamat”, yang mendukung teori konspirasi keterlibatan Amerika Serikat. Teori konspirasi semacam itu akhirnya tenggelam dengan sendirinya, dan kini orang tahu harus menyalahkan siapa atas bom di Bali. Barangkali, kebenaran yang ditemukan jurnalisme soal Bom Bali I dan kita pegang hari ini memang bukan kesahihan yang paripurna, tapi kualitas semacam itu memang bukan tujuan jurnalisme.

Yang terjadi pada Republika tentu berbeda dengan TV One. Republika mengutip para komentator karena alasan ideologis, sementara TV One melakukannya dengan alasan yang kita tak sepenuhnya tahu. Mungkin demi bombasme, atau memang “analisis” semacam itulah yang mereka bisa tampilkan. Yang jelas, keduanya dipenuhi “jurnalisme ludah” yang tidak menyehatkan bagi publik.

Sukoharjo, 22 Juli 2009
Haris Firdaus

gambar diambil dari sini

Bukan hanya wilayah Solo Raya yang menggunakan slogan berbahasa Inggris. Kota Solo, sejak beberapa tahun belakangan, kerap mempropagandakan slogan “Solo Past is Solo Future”. Semangat yang dibawa kurang lebih sama dengan “Solo The Spirit of Java”. Menariknya, kegemaran memakai bahasa Inggris ini juga menular dalam hal pemberian nama tempat di Solo. Sebut misalnya ruang interaksi warga di sepanjang Jalan Slamet Riyadi yang disebut sebagai “city walk”, pasar malam Ngarsopuro yang dinamai “night market”, dan juga Solo Techno Park.

Dalam konteks sebuah kota, pemakaian suatu jargon dan pemberian nama tempat merupakan bagian dari proses “mengkomunikasikan kota”. Idealnya, perancangan sebuah slogan dan nama tempat di suatu kota juga memperhitungkan elemen-elemen dasar proses komunikasi. Dalam konteks ini, pemahaman proses komunikasi menurut Harold D Laswell bisa sangat membantu. Menurut Laswell, proses komunikasi bisa diringkas dalam pertanyaan-pertanyaan berikut: Who Says What in Which Channel to Whom with What Effect. Dari konsepsi itu, kentara bahwa komunikasi terdiri dari beberapa elemen, yakni (a) komunikator atau penyampai pesan; (b) pesan yang disampaikan, (c) sarana penyampaian pesan; (d) komunikan atau penerima pesan; dan (e) efek komunikasi.

Dalam tiap perancangan proses komunikasi, termasuk dalam proses mengkomunikasikan kota, bukan saja masalah esensi pesan dan sarana penyampaian pesan yang harus diperhitungkan. Penentuan secara tepat siapa komunikan dari proses komunikasi tersebut juga merupakan hal yang teramat signifikan. Dalam hal slogan-slogan kota dan nama-nama tempat berbahasa Inggris, kita bisa bertanya: sebenarnya, siapakah yang menjadi komunikan dari slogan tersebut? Siapakah yang ingin disapa oleh pemerintah kota sebagai komunikator melalui slogan tersebut?

Melihat penggunaan bahasa Inggris dalam slogan-slogan kota, kita bisa bercuriga bahwa slogan tersebut memang pada awalnya dan terutama tidak ditujukan kepada warga kota yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan bahasa tersebut. Pemakaian bahasa Inggris justru menunjukkan bahwa yang dituju oleh pemerintah kota sebenarnya adalah para turis dari luar negara. Dalam hal ini, slogan kota tidak lagi merupakan semacam alat yang mengikat warga kota menjadi—mengambil istilah Ben Anderson—sebuah “komunitas terbayang”. Nama-nama tempat di kota yang menggunakan bahasa Inggris juga bukan sumber rujukan bagi masyarakat setempat untuk menggali identitasnya. Slogan dan nama tempat yang menggunakan bahasa Inggris hanyalah sarana marketing kota, alat penarik turis guna mendatangkan pendapatan.

Efek Globalisasi
Dari analisis di atas, bisa disimpulkan bahwa kegemaran memakai bahasa Inggris tidak hanya merupakan efek globalisasi yang mengukuhkan keberadaan bahasa tersebut sebagai bahasa internasional. Lebih dari itu, pemakaian bahasa Inggris di Kota Solo atau kota lainnya di Indonesia merupakan efek dari cara memandang informasi sebagai sebuah kapital dan komunikasi sebagai semacam proses ekonomi. Hidup dalam suatu kurun yang sering dilabeli sebagai “zaman ledakan informasi” ini, suka atau tidak memaksa kita mengakui bahwa informasi merupakan kapital yang sangat berharga sekarang. Walau mungkin agak berlebihan, kita bisa mengatakan pada masa ini berlaku diktum “informasi adalah segalanya” dan “segalanya adalah informasi”. Tak seperti di masa yang amat lampau di mana informasi hanya merupakan sebentuk barang sosial, saat ini informasi merupakan komoditas ekonomi yang memiliki nilai jual tak murah.

Peralihan makna informasi dari sekadar barang sosial menjadi kapital juga berarti peralihan fungsi komunikasi. Pada masa ini, komunikasi tidak lagi dilakukan semata-mata demi pencapaian pemahaman bersama. Hasrat ekonomi berupa keinginan meraup laba sebanyak-banyaknya telah menjadi faktor yang menentukan dalam proses komunikasi. Karenanya, komunikasi menjadi sama dengan proses transaksi jual beli yang memperhitungkan laba serta rugi.

Wujud utama dari komunikasi yang dipengaruhi hasrat ekonomi adalah pemasaran. Dalam ihwal kota, ia mewujud dalam proses marketing kota kepada turis dan investor. Tentu saja, tendensi menarik turis dan menggandeng investor bukan sebuah kesalahan. Memasarkan kota, bagaimanapun, menjadi proses yang mutlak terjadi di pelbagai kota di belahan dunia manapun. Masalahnya, keinginan memasarkan kota seharusnya tidak menjadi orientasi satu-satunya dalam mengkomunikasikan kota.

Sebagai komunikator, pemerintah kota tidak hanya berhadapan dengan turis luar negeri sebagai komunikan. Warga masyarakat yang sehari-hari bergulat dalam hidup yang penuh peluh di kota, juga merupakan komunikan, bahkan komunikan utama. Mengkomunikasikan kota kepada para turis—yang dalam bahasa marketing disebut sebagai “branding kota”—tidak boleh menghalangi proses pengkomunikasian kota pada warga masyarakat.

Bagaimanapun, marketing hanyalah satu bagian kecil dari keseluruhan proses komunikasi sehingga marketing kota tidak pernah boleh mendominasi proses komunikasi di dalam sebuah kota. Dengan kata lain: hasrat ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam komunikasi kota. Mengambil pemikiran Jürgen Habermas, komunikasi seharusnya dilakukan dengan tujuan untuk membangun sikap saling mengerti dan mewujudkan sebuah konsesus tanpa dominasi. Karena itu pula, komunikasi kota seharusnya tidak semata bertendensi ekonomi tapi juga merupakan proses sosial di mana semua elemen masyarakat kota berusaha membangun sikap saling pengertian dan pemahaman bersama ihwal kota mereka.

Haris Firdaus
(Dimuat di Suara Merdeka, 9 Juni 2009)
gambar diambil dari sini

Di antara semua nama itu, acara “Dahsyat” merupakan satu yang paling berhasil dari segi perolehan pemirsa. Muncul pertama kali pada Maret 2008, “Dahsyat” mengalami peningkatan yang cukup signifikan dilihat dari rating dan share. Pada Juli 2008, misalnya, angka share acara ini baru mencapai 13-14 persen. Pada Maret 2009, angka ini telah melonjak drastis menjadi 35-40 persen dengan rating rata-rata 3,2 tiap harinya. Ketika “Dahsyat” menampilkan Hilliary Clinton pada 19 Februari 2009, angka share acara tersebut mencapai 50 persen dan ratingnya mencapai lima.

Dengan angka sebesar itu, “Dahsyat” bahkan bisa disebut telah mengalahkan “Inbox” yang angka share-nya hanya berkisar pada 18-25 persen. Perolehan kuantitatif semacam ini tentu saja sangat mungkin tidak mencerminkan kualitas acara. Pada kenyataannya, isi tayangan acara-acara musik itu sebenarnya hampir sama: menayangkan video klip, mengundang grup musik populer untuk manggung live, serta ditambahi dengan request musik dari penonton.

Yang paling membedakan “Dahsyat” dengan saingan-saingannya adalah kemampuan para pembawa acaranya untuk membangun suasana santai dan penuh humor. Raffi Ahmad, Olga Syahputra, dan Luna Maya merupakan trio yang dianggap berhasil menaikkan pamor “Dahsyat”. Yang menarik, guna membangun humor dan suasana yang santai, ketiganya tak jarang memanfaatkan gosip pribadi mereka sebagai bahan obrolan dan senjata guna saling mengejek. Gosip percintaan Raffi dengan sejumlah artis perempuan, atau rumor kisah cinta Luna dengan Ariel Peterpan, adalah dua gosip yang paling sering dieksploitasi agar acara terlihat semarak.

Saat Peterpan hadir sebagai bintang tamu dalam acara itu, misalnya, gosip cinta antara Luna dengan Ariel pun langsung menjadi bahan obrolan dan ledekan yang memancing tawa penonton. Saat acara “Dahsyat Award”, Luna bahkan diminta mencium Ariel di atas panggung, di hadapan jutaan mata yang menonton siaran itu secara langsung. John Fair Kaune, produser eksekutif “Dahsyat”, dengan lugas menyatakan bahwa gosip pribadi Luna atau Raffi merupakan bumbu yang sangat tepat untuk membuat acara ini berbeda. Obrolan tentang gosip pribadi semacam itu, menurut John, ternyata mendongkrak rating “Dahsyat”.

“Menganggurnya” Pikiran
Naiknya rating dan share “Dahsyat” hanya gara-gara acara itu mengeksploitasi gosip pribadi para pembawa acaranya makin mengukuhkan anggapan bahwa gosip merupakan komoditi yang tinggi nilainya dalam dunia televisi kita. Setelah kemunculan infotainment yang gegap gempita dan tak pernah mati, perbincangan tentang wilayah privat seorang artis merembet ke tayangan musik yang sejatinya tak pernah memiliki relasi langsung dengan kisah-kisah pribadi semacam itu.

Sebuah tayangan musik seharusnya dinilai dari format acaranya dan kualitas video klip atau band yang ditampilkan dalam cara itu. Namun, kasus “Dahsyat” telah membuktikan bahwa kualitas musik ternyata tak lebih berpengaruh ketimbang gosip. “Dahsyat” adalah bukti yang tak terelakkan tentang manunggaling—atau bersatunya—musik dan gosip. Menjual gosip, dan bukan meningkatkan kualitas musik, pada akhirnya menjadi pilihan yang menggiurkan untuk menggaet penonton.
Bersatunya musik dan gosip ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kita adalah sebuah masyarakat yang dikuasai gosip. Dari hari ke hari, pergunjingan artis dan pergunjingan politik terus-menerus hadir, dan harus diakui: sebagian besar masyarakat kita menyukai gosip semacam itu. Harus diakui pula: bergunjing merupakan aktivitas dominan dalam interaksi sehari-hari masyarakat kita.

Menurut Alfathri Adlin (2008), maraknya pergunjingan dalam interaksi sosial kita sebenarnya merupakan ekses dari “menganggurnya” pikiran karena tak mendapat “makanan” atau “pekerjaan” yang tepat. Ambil misal seorang ibu rumah tangga yang tiap harinya melakukan pekerjaan rumah selama beberapa jam. Ibu tersebut hanya memberi pekerjaan pada fisiknya, sedangkan pikirannya bisa dikatakan tak mendapat “pekerjaan” yang memadai sehingga pergunjingan tentang hal remeh temeh dengan tetangganya menjadi “pertukaran pikiran” yang tak terhindarkan. Gosip-gosip yang ia lihat di televisi menjadi tayangan yang lezat karena bisa menjadi bahan “pertukaran pikiran” dengan tetangga-tetangganya. Pada akhirnya, gosip menjadi “makanan” bagi pikiran-pikiran manusia yang tak pernah diajak untuk berefleksi tentang diri dan kehidupannya.

Filsuf Martin Heidegger jauh-jauh hari telah mengingatkan, kegemaran bergunjing akan menyebabkan manusia mengalami kejatuhan eksistensial. Kejatuhan eksistensial ini bisa dimaknai sebagai terkurungnya manusia di dalam dunia keseharian yang penuh banalitas dan common sense, tapi minus refleksi yang mendalam. Dunia keseharian yang banal tersebut selalu dikelilingi oleh pergunjingan. Pergunjingan dalam kaca mata Heidegger tidak hanya mencakup pembicaraan mengenai aib orang lain, tapi juga meliputi semua perbincangan tentang hal-hal yang tak penting, tidak substantif, dangkal, dan minim refleksi.

Pembicaraan mengenai kisah cinta Luna Maya dengan Ariel, atau riwayat asmara Rafii Ahmad dengan sejumlah artis, tentu saja masuk ke dalam kategori pergunjingan yang dikatakan Heidegger. Pembicaraan macam itu memang menarik dan kadang-kadang seru, tapi percayalah: ia tak akan menambah kapasitas kita sebagai makhluk yang berpikir dan reflektif. Manunggaling musik dan gosip dalam “Dahsyat” hanya menambah daftar panjang pergunjingan yang secara potensial—atau bahkan aktual—membuat kita sebagai manusia mengalami kejatuhan eksistensial.

Haris Firdaus
gambar diambil dari sini